Pilkada Bali Harus Berjalan Lancar

22-11-2019 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Agung Budi Santoso. Foto : Taufan/mr

 

Anggota Komisi II DPR RI Agung Budi Santoso mendorong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan diselenggarakan di 5 Kabupaten dan 1 Kota di  Provinsi Bali pada tahun 2020 mendatang harus bersifat jujur, rahasia, bebas dan adil, sehingga persiapan yang dilaksanakan harus berjalan secara terbuka.

 

“Kunjungan kali ini kita ingin memastikan bahwa persiapan Pilkada di 5 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Bali ini sudah berjalan tentu harus bersifat jujur, rahasia, bebas dan adil,” kata Agung saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Badung, Bali, Kamis (21/11/2019).

 

Politisi Partai Demokrat itu menyampaikan, berdasarkan laporan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bali dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali, ada beberapa hambatan yang terjadi menjelang Pilkada serentak, seperti sulitnya menghapus data bagi masyarakat pemilih yang sudah meninggal. Untuk itu, hal tersebut harus segera dituntaskan bersama-sama.

 

“Mengenai data pemilih ini harus ter-update. Ada laporan tentang kesulitan menghapus data bagi pemilih yang sudah meninggal, karena ada satu kolom yang harus diisi tanggal kapan yang bersangkutan meninggal. Tentunya ini akan kita diskusikan bersama-sama di DPR,” papar Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ini.

 

Di sisi lain Agung mengapresiasi tingkat pemilih masyarakat Kabupaten Badung yang meningkat sebanyak 87 persen, jauh lebih besar dari Kota Bandung yang hanya sebesar 75 persen. “Ini luar biasa sekali tingkat pemilihan di sini mencapai 87 persen. Memang tidak sampai target, tetapi ini sudah bagus,” apresiasi legislator dapil Jawa Barat I itu. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...